HomeArtikelPandangan Islam Terhadap Hak Asasi Manusia Kontemporer

Pandangan Islam Terhadap Hak Asasi Manusia Kontemporer

-

Oleh: Mukhamad Raabithul Ulya

Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan satuan tak terpisahkan yang melekat secara alamiah yang merupakan sebuah karunia Tuhan pada diri manusia sejak ada pada kandungan sampai akhir khayatnya nanti.

Tepat 72 tahun silam Deklarasi Universal HAM pertama kali diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi yang dibentuk sebagai respon penanda atas berakhirnya Perang Dunia II, dengan adanya deklarasi tersebut masyarakat dunia hendak membinasakan segala wujud kekejaman penindasan yang lahir atas menjamurnya konflik-konflik antar Negara pada kala itu.

Deklarasi Universal HAM juga sekaligus melengkapi Piagam PBB yang sebelumnya telah dibuat. Draf awal Deklarasi Universal HAM pertama dirumuskan pada 1947 oleh anggota yang tergabung dalam Komisi Hak Asasi Manusia yang kemudian dibentuk badan formal terpisah yang terdiri atas 18 anggota dari berbagai Negara, latar belakang politik, budaya, ideology dan agama untuk menyelesaikan deklarasi tersebut.

Munculnya Deklarasi Universal HAM memberikan banyak dampak positif salah satunya menganai jaminan HAM yang mana aturan pembahasan mengenai HAM wajib hukumnya dibubuhkan dan diatur secara kompleks dalam konstitusi setiap Negara dalam melindungi segenap rakyatnya.

Salah satunya di dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, HAM diatur didalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang secara keseluruhan mencakup sepuluh bentuk dalam hak-hak bagi warga Negara Indonesia yang salah satu diantaranya yaitu hak memperoleh keadilan yang kemudian dalam prakteknya sebagai contoh dengan adanya penerapan asas Equality Before The Law dalam setiap penegakan hukum yang artinya semua orang dianggap sama di depan penegakan hukum tidak adanya tebang pilih antara sikaya maupun simiskin status social dan lain sebagainya walaupun dalam prakteknya masih terdapat dijumpai banyak kekurangan akan tetapi Negara berkomitmen tinggi dalam mewujudkan hal itu, selain itu juga terdapat kelembagaan yang membawahi langsung dalam penegakan HAM di Indonesia yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengontrol dalam menyelesaikan persoalan HAM di Indonesia.

Seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat global akan arti penting HAM pada era modern saat ini, persoalan tentang Universal HAM dan hubungannya dengan berbagai system nilai atau tradisi agama dan budaya terus menjadi pusat perhatian dalam mewacanakan HAM Kontemporer.

Secara umum perbincangan ini muncul atas suatu ketidakjelasan atau ambigu atas posisi dan sikap agama-agama terhadap HAM. Di satu sisi agama secara normatif memberikan landasan konsep yang kuat bagi konsep-konsep HAM modern yaitu mendapatkan justifikasi doktrin-doktrin yang kuat dari agama. Konsep setiap manusia mempunyai hak-hak yang tak tersangkal (inalienable) dan setara.

Ketaktersangkalkan hak ditopang oleh ajaran agama tentang kesucian (sacredness) atau martabat (dignity) manusia. Sedangkan gagasan kesetaraan sangat mengakar pada konsep agama bahwa semua manusia berasal dari sumber yang sama. Namun di sisi lain, secara historis, terdapat banyak bukti yang justru menunjukkan legitimasi agama, atau penafsiran terhadap bentuk beberapa pelanggaran HAM, seperti perbudakan, kekerasan, diskriminasi dan berbagai bentuk penindasan, yang itu berbeda dengan apa yang diajarkan dalam Islam.

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Kontemporer

Secara umum term hak-hak asasi manusia dinamai dengan hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir. Tanpa dengannya mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia secara utuh. Hak-hak ini berlaku pada setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor- faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, atau kebangsaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Eggi Sudjana mengemukakan bahwa pada hakekatnya hak-asasi manusia terdiri dari dua hak fundamental yang ada pada diri manusia yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak ini, lahir hak-hak lain yang bersifat turunan.

Adapun hak-hak turunan yang dimaksud meliputi segala hak- hak dasar seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak berpenghidupan yang layak, hak persamaan di muka hukum, hak milik, hak-hak memperoleh kecerdasan intelektual dan sebagainya. (Sudjana, 2001:4).

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, hak asasi manusia pada dasarnya juga disandarkan kepada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan dimana HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jika ditelaah lebih jauh dasar pemikiran pembentukan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut juga pada prinsipnya di dasarkan pada keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan, hal ini dapat kita lihat dari penjelasan umum UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dasar pemikiran pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  • Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya dan pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
  • Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);
  • Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
  • Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
  • Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Sejarah Berkembangnya Hak Asasi Manusia

Dalam sejarah manusia telah banyak kejadian di mana seseorang atau kelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lainnya untuk memperjuangkan apa yang yang dianggap sebagai haknya.

Perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak manusia telah diajarkan dalam ajaran-ajaran agama di dunia, sebagai tuntutan moral baik dalam ajaran Hindhu, Khong Hu Cu, Budha, Injil maupun Al Quran, yang intinya adalah manusia sederajad.

Pemikiran tentang perjuangan hak asasi manusia telah tercermin dari ajaran tokoh-tokoh Junani, Romawi,maupun masa abad pertengahan, masa Renaisanse (pembaharuan dan pencerahan) sampai dewasa ini, dan tidak terlepas dari konsep hubungan Negara dengan warganegaranya.

Pemikiran Jaman Yunani

Solon, tokoh Yunani abad ke 6 sebelum masehi: menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar para budak diberi kemerdekaan, kemudian membentuk badan keadilan yang disebut Heliasa, dan majelis rakyat yang disebut Ecelessia.

Nampak ada pemikiran tentang triaspolitika pada masa ini. Socrates (470-399 Sebelum masehi) dan muridnya Plato (420-348), yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial control kepada pemerintah yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Pemikiran Jaman Romawi.

Orang Romawi terkenal dengan cara berfikir yuridis dogmatis dan praktis. Teori ketatanegaraannya banyak diterapkan dalam praktek ketatanegaraannya. Mereka melakukan kodifikasi hokum yang pertama yakni UU 12 Meja ( tahun 450 sebelum masehi). Tiap-tiap meja mengatur niasalah tertentu, misalnya jual beli, perkawinan, warisan dan sebagainya.

Tujuannya adalah untuk adanya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan Romawi, melalui 4 phase yakni, masa kerajaan kecil (Negara Kota), masa Negara demokrasi (masih Negara kota), masa Principati (luas Negara semakin luas tetapi masih ada ciri demokrasi dengan adanya badan perwakilan rakyat dan eksekutifoya sebagai mandataris dari badan perwakilan rakyat), dan kemudian berkembang menjadi Kekaisaran dimana raja berkuasa absolute.

Kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaisar Justinianus (527-565 sesudah masehi), yang terkenal dengan Corpus luris Civilis yang terdiri dari empat (4) buku, yang merupakan cikai bakal kitab undang-undang hukum perdata (Kode Napoleon). Konsep hukum Romawi inilah yang kemudian dikembangkan pada masa pencerahan/ pembaharuan (Renaisance).

Pemikiran Hukum Theokratis.

Pemikiran hukum yang kritis dari jaman Romawi sempat tenggelam bersamaan dengan lahirnya masa abad Pertengahan (-± abad ke 5 sampai abad ke 15), dengan pesatnya perkembangan agama Kristen dengan konsep kenegaraan di mana hukum agama Kristen menjadi hukum Negara.

Hukum bersumber dari ratio Tuhan (bukan ratio manusia). Di tengah masa ini yang menarik untuk dibahas adalah perkembangan pemikiran hukum di Inggris, karena konsep pemikiran hukum di Inggris merupakan cikal bakal pemikiran hukum Negara modern. Lahirnya Magna Charta ( Perjanjian Yang Agung) , tanggal 15 Juli 1215 oleh Raja John Lackland, yang merupakan hasil perjuangan kaum bangsawan dan gereja masa itu.

Masa Pencerahan (abad 16 sesudah Masehi)

Masa pencerahan ini diawali oleh konsep pemikiran tentang manusia sebagai mahluk berakal, dan dengan akalnya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan hukum bersumber pada ratio manusia (aliran hukum alam yang rational), dan meruntuhkan pemikiran hukum bersumber dari ratio tuhan (theokratis).

Pemikiran ini membawa perubahan dalam ketatanegaraan di Eropah dan sebagai contohnya dilihat keadaan di Inggris.Tahun 1628, lahiraya Petition of Rights (hak Petisi), dimana wakil-wakil rakyat diberi hak-hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada raja, baik mengenai hak-hak rakyat maupun kebijakan pemerintahan. Jawaban-jawaban raja lebih menegaskan apa yang menjadi hak-hak dari rakyatnya. Tahun 1670 keluar Habeas Corpus Act, sejenis peraturan raja berupa undang-undang tentang penegasan penahanan yang ditujukan kepada hakim dan badan peradilan ,yang melarang melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tanpa surat perintah raja.

Undang-undang ini merupakan cikal bakal hukum acara pidana. Tahun 1689 keluar Bill of Rights, yang berisi pembatasan kekuasaan raja serta pengakuan terhadap hak-hak rakyat antara lain: Dijamin adanya kebebasan memeluk agama baik protestan maupun katolik. Tidak sah pemungutan uang dan sebagainya tanpa persetujuan parlemen Hak mengajukan petisi bagi rakyat guna guna meminta kejelasan atau dilakukan koreksi terhadap raja oleh rakyat mengenai hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh raja.

Pemilihan parlemen harus bebas. Hak imunitet bagi anggota parlemen Parlemen harus membuat undang-undang dan juga memiliki hak amandemen terhadap undang-undang. Mengenai peradilan dan hukuman yang mungkin akan dijatuhkan dan dilaksanakan, ditegaskan bahwa tidak boleh diadakan hukuman yang kejam dan di luar batas kebiasaan.

Tahun 1701 dikeluarkan Act Of Setlement mengatur tentang kedudukan raja dan lebih jauh membatasi kekuasaan raja dan memberi jaminan yang lebih baik kepada hak-hak asasi manusia. Bahkan kemudian tahun 1832 diadakan Reform Act dan tahun 1911 Parliament Act yang mengatur tentang Parlemen dan akhirnya tugas raja hanya sebagai kepala negara.

Pemikiran Negara Modern

Era Negara modern dimulai dari Revolusi Amerika Serikat ( 1774-1785) yang dikenal dengan perang 7 tahun, di mana koloni inggris di benua Amerika menuntut kemerdekaannya. Tuntutan utama adalah no taxation without Representation/ tiada pemajakan tanpa ada perwakilan di Parlemen Inggris.

Perang kemudian diakhiri dengan kemenangan Jendral George Washington yang memaksa Jendral Cronwallis menyerah tanpa syarat. Perang kemerdekaan AS dibantu oleh musuh besar Inggris seperti Perancis, Spanyol dan Belanda. Belanda sempat kalah dengan Inggris yang akibatnya koloni Belanda di Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris (zaman Raffles).

Ketatanegaraan Republik Amerika Serikat disusun dalam suatu konstitusi berdasarkan ajaran demokrasi dan ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Revolusi Perancis 1879, kemudian berkobar dengan semboyan Liberty, Egality et Fraternite (Kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan).

Pada awalnya Perancis adalah berbentuk kerajaan dibawah pimpinan Louis ke XVI. Karena kesulitan keuangan, raja memanggil Dewan Nasional untuk bersidang. Dewan Nasional terdiri dari wakil Golongan I (kaum Ningrat dan kerajaan). Golongan II (kaum agamawan/ gereja yang memiliki hak istimewa, dan Golongan III (wakil golongan pengusaha dari rakyat biasa yang memiliki wakil sekitar 42 %).

Kericuhan terjadi pada sidang Dewan Nasional dalam menetapkan hak suara, Golongan I dan II menginginkan setiap golongan memiliki satu suara, sedangkan golongan III menginginkan setiap anggota memiliki hak satu suara. Akhirnya golongan I dan II menyetujui, sayangnya di luar sidang telah terlanjur terjadi kerusuhan di mana rakyat menyerbu penjara Benteng Bastille, yang melambangkan kecongkakan penguasa. Lahirlah Republik Perancis I, setelah Raja Louis ke XIV dipenggal kepalanya.

Para cendikiawan golongan III kemudian berhasil menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia yang dicetuskan dalam deklarasi yakni “ Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (Pernyataan Hak asasi manusia dan warga Negara) yang sangat terkenal. Tuntutannya adalah persamaan dihadapan hukum dan politik (generasi HAM I). Ada beberapa hal pokok pada awal Negara modern.

Negara hukum yang demokratis, yakni Negara diatur berdasarkan konstitusi (aliran konstitusionalisme) dan kedaulatan ada ditangan rakyat dilakukan oleh Parlemen (demokrasi perwakilan). Adanya pemisahan kekuasaan antara legislative dan eksekutif. Sistem ekonomi adalah system libralisme (Adam Smith) yang merupakan perlawanan terhadap system merkantilisme. Pandangan terhadap individu adalah individu yang otonum dan berdiri sendiri (individualisme).

Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam khususnya prinsip Tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam.

Tauhid memiliki efek pembebasan diri (self-liberation) sekaligus juga pembebasan sosial, salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja.

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori huquuqul ibad. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral.

Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan Negara. Adapun masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama.

Ada Beberapa pendapat yang memberikan pemahaman tentang definisi Hak Asasi Manusi (HAM):

  1. HAM adalah hak dasar sejak lahir merupakan anugerah dari Allah SWT;
  2. HAM adalah hak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya;
  3. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup secara layak;
  4. HAM adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagaimakhluk tuhan Yang Maha Esa.

Pertama, Pemikiran yang mendasarkan pandangannya pada ajaran agama atau merujuk pada nilai-nilai Ilahiah (wahyu Allah) sebagai kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadaannya tidak tergantung kepada umat manusia. Agama-agama memberikan argumen yang sangat jelas bahwa manusia berawal dan berakhir pada sang pencipta.

Tidak ada satupun yang berhak menguasai atau bertindak sewenang-wenang terhadap manusia. Oleh karena itu HAM adalah anugerah Tuhan YME, maka perlindungan atas manusia merupakan bagian tanggung jawab manusia terhadap Tuhan.

Agama Islam menempatkan manusia pada posisi kemuliaan yang sangat tinggi, kemuliaan itulah Islam melindungi jiwa manusia dari ancaman sesamanya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara eksistensi manusia. Sehingga, pembunuhan atas satu jiwa manusia, pada hakikatnya sama seperti membunuh semua manusia. Dalam Islam misalnya dapat kita temukan penjelasan Al-quran sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan.” kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan”. (QS.17:70).

Kedua, pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada Agama karena pemikiran ini sangat beragam. Ada yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa agar manusia bisa hidup di bawah nilai kemanusiaan memerlukan syarat objektif, yang bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan berasal dari manusia, melainkan berdasarkan dari instansi yang lebih tinggi dari manusia.

Oleh karena itu, HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada HAM dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.

Kontroversi antara kaum konservatif dan liberal Muslim tentang hubungan antara Islam dan HAM sampai saat ini bahkan mungkin sampai akhir zaman masih belum berakhir. Namun, untuk mensinergikan dan membangun suatu konsep tentang HAM dengan framework Islami, seperti ditekankan kaum konservatif, masyarakat Muslim telah berhasil menyusun dua deklarasi tentang HAM: The Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh Islamic-Council Eropa pada tahun 198123 dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam yang diadopsi oleh Organisasi Konferensi Islam pada Agustus 1991 sebagai acuan HAM dalam Islam.

Untuk melihat apakah ada kontradiksi antara deklarasi HAM produksi Barat yang dipromosikan PBB dan Islam, beberapa contoh pasal yang diambil dari Universal Declaration of Human Rights dan Universal Islamic Declaration of Human Rights dicoba didiskusikan di sini. Pasal 16 deklarasi HAM versi PBB menyebutkan bahwa “wanita dan laki-laki dewasa, tanpa batasan ras, warga negara, atau agama berhak untuk menikah dan memiliki keluarga”.

Keduanya baik laki-laki maupun wanita memiliki hak yang sama untuk menikah, selama pernikahan dan hak untuk bercerai. Pasal ini jelas kontradiktif dengan norma Islam yang melarang wanita Islam menikah dengan non-Muslim. Pasal 18 menyebutkan bahwa, “Setiap orang memiliki hak kebebasan untuk berpendapat dan beragama, termasuk hak untuk pindah agama”.

Hak untuk pindah agama banyak ditentang oleh beberapa negara Islam, meskipun Al Quran mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Isu krusial tentang larangan konversi agama dari Islam kepada non-Islam masih banyak ditentang dalam konsep kebebasan beragama di negara-negara Islam.

Beberapa pasal dalam Universal Islamic Declaration of Human Rights juga sangat terbuka untuk dikritik. Sebagai contoh pasal 6 menyebutkan bahwa, “Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki”, padahal dalam tataran realitas masih ada negara-negara Islam yang memposisikan wanita sebagai makhluk kelas dua. Poin lain yang menarik adalah pasal 23 yang mengatakan bahwa, “Karena dalam pandangan Islam negara Islam adalah Ummah Islamiah, maka setiap Muslim memiliki hak secara bebas untuk keluar-masuk negara Islam”.

Dalam realitas sosial ini sangat sulit untuk diterapkan, sebagaimana dunia global sekarang mengenal batasan negara dan bangsa, tentunya adalah tidak mungkin misalnya, Muslim Indonesia dengan seenaknya keluar masuk Saudi Arabia, Kuwait, atau negara Islam lainnya tanpa memiliki paspor dan visa. Pemaparan di atas dengan jelas mengindikasikan bahwa perbedaan tafsir atas konsep HAM muncul di mana-mana termasuk dalam tradisi Islam.

Sekarang, tantangan bagi Universal Declaration of Human Rights bukan hanya pada tataran konsep “universalitasnya” yang sering dipertanyakan, tetapi lebih penting lagi adalah masalah aplikasi konsep yang harus melintas batas kultur dan masa. Ketika masyarakat global sekarang ini banyak ditandai dengan beragamnya konflik kepentingan, adalah sangat susah, untuk tidak mengatakan mustahil, deklarasi HAM bisa diterima oleh setiap negara dan diterapkan di setiap waktu dan tempat.

Akan tetapi satu hal yang perlu di pahami di luar perdebatan tentang sulitnya deklarasi HAM diterima, bahwa adanya hubungan paralel antara ajaran-ajaran Islam dengan HAM yang dielaborasi sebagai suatu realita bahwa nilai-nilai universal tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai universal lainnya.

Ada titik temu (common values/kalimatun sawā) antara Syari’ah dengan konsep HAM dan konsep manusia apapun yang menyerukan kebajikan-kebajikan universal. Islam adalah agama rahmatal lil’ālamin (agama yang mengayomi seluruh alam). Abula’la Maududi dalam tulisannya Human Rights, the West and Islam menyebutkan bahwa:” when we speak of human rights in Islam we really mean that these rights have been granted by God; they have not been granted by any king or by any legislative assembly”.

Islam mengakui perbedaan sebagai kenyataan tak terbantahkan. Dengan pengakuan ini, Islam menghormati keragaman dan menganjurkan agar keragaman menjadi instrumen kerja sama di antara manusia, sehingga perbedaan adalah sunnatullah, karena dengannya manusia bisa saling melengkapi (give and take) antara satu dengan yang lain sesuai dengan prinsip-prinsip kedudukannya sebagai manusia. Sebagaimana dalam Al-Qur’an di Jelaskan Surah, 49: 11-13.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terbaru